Bab
3
Perkembangan strategi dan perencanaan pembangunan
ekonomi Indonesia
I. MACAM-MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN
EKONOMI
Salah satu
konsep penting yang perlu diperhatikan dalam memplajari perekonomian suatu
negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi
pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas
faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor/variabel utama yang menjadi
penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso,1993). Beberapa strategi pembangunan
ekonomi yang dapat di sampaikan.
Strategi Pertumbuhan
Adapun inti
dari konsep strategi yang pertama ini adalah:
Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan
terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara
seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek
pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati
oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)-
pendistribusian kembali.
Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal
tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.
Kritik paling keras dari strategi pertama ini adalah,
bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
Strategi pembangunan Dengan Pemerataan
Inti dari
konsep strategi ini adalah, dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui
teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk,
dan paket program terpadu.
Strategi Ketergantungan
Tidak
sempurnanya konsep strategi pertama dan strategi kedua mendorong para ahli
ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi
pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep
ketergantungan adalah:
Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih
disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara
lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan
keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan
ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain.
Langkah yang dapat ditempuh diantaranyanadalah; meningkatnya produksi nasional,
yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih
mencintai produk nasional, dan sejenisnya.
Teori ketergantungan ini kemudian dkritik oleh Kothari
dengan mengatakan “… teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun
sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha
untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang
sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras,
sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri
dibiarkan saja…” (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980)
Strategi Yang Berwawasan Ruang
Strategi ini
dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurangn
mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih maju/kaya. Menurut
mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah kaya atau maju
dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects)
lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah
kaya (back-wash effect). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa
Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai,
sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran dari
strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini
selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO)
pada tahun 1975), dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia idak mungkin
dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber
pada pengganguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada
penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan
sejenisnya.
II. FAKTOR
– FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Pada dasarnya
faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah
tujuan yang khendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat
pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi
tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumilasi kapital
rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, struktur ekonomi yang
berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.
Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya
bahwa prinsip trickle down effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan
pembangunan secara keseluruhan dapat dicapai. Namun seperti yang telah
diuraikan ternyata strategi pembangunan itu tidak dapat berperan baik,
khususnya dalam mencapai tingkat pemerataan pembangunan, mengatasi pengganguran
dan kemiskinan. Sehingga faktor yang mempengaruhi dipilihnya strategi
penciptaan lapangan pekerjaan adalah tidak bekerjanya trickle down effect,
pemerataan pembangunan yang pincang, pengganguran yang cukup besar khususnya di
sektoe tradisional yang dipihak lain masih didukung laju pertumbuhan penduduk
yang sangat tinggi.
Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi
Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada
dasrnya dilandasi keinginan, berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus
secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain
ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung
kepada golongan miskin ini.
Strategi pembangunan, seperti telah diuraikan,
ternyata malah menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Kemerataan itu
tidak hanya antargolongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada
daerah maju dan daerah terbelakang.
Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya
disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cendrung hanya diarahkan
kelokasi tertentu. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal
dan outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke
atas di dalam negeri. dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip
spread effect( bandingkan dengan prisip trickle down effect) lebih lemah
dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber
daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota) ), sehiongga strategi
penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya
pemiskinan sumber dayanya.
Selain karena kebijaksanaan penanaman modal,
ketimpangan antar daerah juga disebabkan karena potensi daerah yang
berbeda-beda. Di daerah Kalimantan misalnya, potensi hutannya besar sekali dan
itu tidak dimiliki Pulau Jawa. Riau memiliki sumber minyak bumi dan tidak
dimiliki NTT. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya
strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah
potensi anyar daerah yang berbeda, kebijaksanaan penanaman modal yang berat
sebelah (urban bias: penanaman modal hanya di sektor yang sangat menguntungkan,
biasanya di daerah perkotaan), dan karena adanya ketimpangan antar daerah.
III. STRATEGI PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan negara dengan luas wilayah hampir 2 juta km2 dan berpenduduk
lebih 206 juta jiwa pada tahun 2000, memiliki potensi sumberdaya alam
baik di laut (marine natural resources) dan di darat (land natural
resources) yang sangat besar. Di laut, Indonesia memiliki ± 18.110 pulau
dengan garis pantai sepanjang 108.000 km.Berdasarkan Konvensi Hukum Laut
(UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2
juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut
teritorial seluas 0,3 juta km2 Selain itu .Indonesia juga mempunyai hak
eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan
terkait seluas 2,7 km2 pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari
garis pangkal). Di darat, memiliki lahan kehutanan 113 juta ha, lahan sawah
produktif 9,9 juta ha, lahan perkebunan produktif 15,5 juta, 60 cekungan
prospektif sumber mineral dan migas.
Kenyataan
bahwa sumberdaya yang berlimpah tersebut tidak merata beradadi seluruh daerah.
Hal yang sama terjadi dengan sebaran sumberdaya manusia yang merupakan “aktor”
pembangunan tersebar juga tidak merata. Implikasi dari ketidak-merataan
keberadaan kedua sumberdaya tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan
infrastruktur wilayah melayani kebutuhan wilayah dan masyarakat, terutama
daerah-daerah terisolir dan tertinggal.
Untuk
mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya yang berlimpah tetapi tidak merata
tersebut bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan dan menjamin
kesejahteraan umum secara luas (public interest), diperlukan intervensi
kebijakan dan penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah yang
tertinggal. Hal ini seiring dengan agenda Kabinet
Gotong
Royong untuk menormalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi
kehidupan perekonomian rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas
sumber daya setempat (resource-based development), dimana baik sumberdaya
lautan dan daratan saat ini didorong pemanfaatannya, sebagai salah satu
andalan bagi pemulihan perekonomian nasional. Secara sederhana, pembangunan
ekonomi dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan yang lebih baik dari
sebelumnya yang ditandai oleh 3membaiknya faktor-faktor produksi.
Faktor-faktor
produksi tersebut adalah kesempatan kerja, investasi, dan teknologi yang
dipergunakan dalam proses produksi. Lebih lanjut, wujud dari membaiknya ekonomi
suatu wilayah diperlihatkan dengan membaiknya tingkat konsumsi masyarakat,
investasi swasta, investasi publik, ekspor dan impor yang dihasilkan oleh suatu
negara. Secara mudah, perekonomian wilayah yang meningkat dapat diindikasikan
dengan meningkatnya pergerakan barang dan masyarakat antar wilayah.
Dalam
konteks tersebut, pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang
a-spasial, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi memandang wilayah nasional
tersebut sebagai satu “entity”. Meningkatnya kinerja ekonomi nasional sering
diterjemahkan dengan meningkatnya kinerja ekonomi seluruh wilayah/daerah. Hal
ini memberikan pengertian yang “bias”, karena hanya beberapa
wilayah/daerah yang dapat berkembang seperti nasional dan banyak daerah yang
tidak dapat berlaku seperti wilayah nasional.
Wilayah Indonesia terdirid ari 33
propinsi dengan 400an kabupaten/kota yang secara sosial ekonomi dan budaya
sangat beragam. Keberagaman ini memberikan perbedaan dalam karakteristik
faktor-faktor produksi yang dimiliki. Seringkali kebijakan nasional pembangunan
ekonomi yang disepakati sulit mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada
semua daerah-daerah yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Contoh,
kebijakan nasional untuk industrialisasi, di daerah yang berkarateristik
wilayah kepulauan dan laut diantisipasi dengan pembangunan industri perikanan,
sedangkan daerah yang berkarakteristik darat dikembangkan melalui pembangunan
kawasan industri, serta daerah yang tertinggal merencanakan pembangunan
industri tetapi sulit merealisasikannya akibat rendahnya SDM, SDA, dan
infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengembangan Industri. Pendekatan ini
dikenal dengan pembangunan ekonomi wilayah.
Pembangunan
ekonomi wilayah memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik
wilayah (ruang). Pemahaman terhadap sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
sumberdaya buatan/infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing
daerah di Indonesia serta interaksi antar daerah (termasuk diantara
faktor-faktor produksi yang dimiliki) merupakan acuan dasar bagi perumusan
upaya pembangunan ekonomi nasional ke depan. 7. UU 24/1992 tentang Penataan
Ruang menyebutkan bahwa ruang dipahami sebagai suatu wadah yang meliputi ruang
daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara
kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
sumberdaya buatan/infrastruktur wilayah dan kegiatan usaha merupakan unsur
pembentuk ruang wilayah dan sekaligus unsur bagi pembangunan ekonomi nasional
yang lebih merata dan adil.
Penataan
ruang tidak terbatas pada proses perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari
itu termasuk proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
- proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah. Disamping sebagai “guidance of future actions” rencana tata ruang wilayah pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development sustainability)
- proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionaliasirencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, dan
- proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tujuan penataan ruang wilayahnya.
Selain
merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang
sekaligus juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk
mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.
TANTANGAN PEMBANGUNAN
INDONESIA KE DEPAN
Tantangan pembangunan Indonesia ke depan sangat
berat dan berbeda dengan yang sebelumnya. Paling tidak ada 4 (empat) tantangan
yang dihadapi Indonesia, yaitu:
·
Otonomi
daerah,
·
Pergeseran
orientasi pembangunansebagai negara maritim,
·
Ancaman
dan sekaligus peluang globalisasi, serta
·
Kondisi
objektif akibat krisis ekonomi.
Pertama, Undang-undang No. 22 tahun 1999 secara
tegas meletakkan otonomi daerah di daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti telah
terjadi penguatan yang nyata dan legal terhadap kabupaten/kota dalam menetapkan
arah dan target pembangunannya sendiri. Di satu sisi, penguatan ini sangat
penting karena secara langsung permasalahaan yang dirasakan masyarakat di
kabupaten/kota langsung diupayakan diselesaikan melalui mekanisme yang ada di
kabupaten/kota tersebut. Tetapi, di sisi lain, otonomi ini justru menciptakan
ego daerah yang lebih besar dan bahkan telah menciptakan konflik antar daerah
yang bertetangga dan ancaman terhadap kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Kedua,
reorientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai
negara maritim. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumberdaya alamnya
memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia, karena dapat
diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
Ketiga,
ancaman dan peluang dari globalisasi ekonomi terhadap Indonesia yang terutama
diindikasikan dengan hilangnya batas-batas negara dalam suatu proses ekonomi
global.
Proses ekonomi global cenderung melibatkan banyak negara sesuai
dengan keunggulan kompetitifnya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur,
penguasaan teknologi, inovasi proses produksi dan produk, kebijakan pemerintah,
keamanan, ketersediaan modal, jaringan bisnis global, kemampuan dalam pemasaran
dan distribusi global.
Ada
empat manfaat yang dirasakan dari globalisasi ekonomi, yaitu
·
Spesialisasi
produk yang didasarkan pada keunggulan absolut atau komparatif,
·
Potensi
pasar yang besar bagi produk masal,
·
Kerjasama
pemasaran bagi hasil bumi dan tambang untuk memperkuat posisi tawar,
·
Adanya
pasar bersama 6untuk produk-produk ekspor yang sama ke pasar Asia Pasifik
yang memiliki 70% pasar dunia. Di sisi lain, globalisasi juga
memberikan ancaman terhadap ekonomi nasional dan daerah berupa
membanjirnya produk-produk asing yang menyerbu pasar-pasar domestik akibat
tidak kompetitifnya harga produk lokal.
Terakhir, kondisi objektif akibat krisis
ekonomi (jatuhnya kinerja makro ekonomi menjadi –13% dan kurs rupiah yang
terkontraksi sebesar 5-6 kali lipat) dan multi dimensi yang dialami Indonesia
telah menyebabkan tingginya angka penduduk miskin menjadi 49,5 juta atau 24,2%
dari total penduduk Indonesia pada tahun 1997/1998 dan mulai membaik pada tahun
1999 menjadi 23,4% atau 47,97 juta jiwa. Di sisi lain, krisis ekonomi ini
menjadi pemacu krisis multidimensi, seperti krisis sosial, dan krisis
kepercayaan terhadap pemerintah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar